IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN DENGAN AKAD (RAHN)

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN DENGAN AKAD (RAHN) DI PEGADAIAN SYARI’AH CABANG KOTA BANJAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Latar Belakang Masalah
Hukum Islam secara umum dibedakan menjadi dua lapangan pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara makhluk dengan khaliknya dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama makhluk (Muamalah). Sementara itu, hubungan hukum yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban terhadap para pihak dalam perjanjian, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dan karenanya menimbulkan kerugian bagi pihak lain, pihak yang dirugikan tersebut dapat mengugat dengan dalil wanprestasi selanjutnya aspek yang paling penting dari fikih muamalat dalam kaitannya dengan ekonomi Islam adalah hukum transaksi (hukum kontrak) yang meliputi asas-asas umum kontrak dan ketentuan-ketentuan khusus bagi aneka kontrak khusus. Salah satu aspek dari asas-asas umum tersebut adalah pembicaraan tentang rukun dan syarat akad sebagai unsur pembentuk akad. Tanpa merumuskan hal ini terlebih dahulu, maka akan sangat sulit untuk menyelesaikan sengketa yang dimungkinkan muncul dari berbagai lembaga keuangan syariah. selanjutnya perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat, maka seorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier yang harus dapat terpenuhi, walaupun dengan melalui jasa pembiayaan, baik melalui lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Lembaga Pegadaian berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990, menegaskan praktek yang harus dijalankan oleh Pegadaian Syariah adalah mencegah praktik riba, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor.103 Tahun 2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.
Gadai secara bahasa adalah (Rahn) yang mempunyai arti ketetapan atau kekekalan, adapun untuk meyakinkan pihak yang memberikan pinjaman atau (murtahin), peminjam akan akan memberikan salah satu harta miliknya sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya sebagai bentuk penegasan atau memberikan rasa ketenangan atas orang yang memberikan pinjaman.
Gadai atau (Rahn) terjadi karena adanya transaksi ekonomi tidak secara tunai. Joseph Schacht, mendefinisikan (Rahn) adalah : kontrak untuk memberikan barang jaminan yang memerlukan penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) dan kontrak tersebut menjadi sah (lazim) bila penguasaan dari barang yang dijaminkan diterima. Gadai Syari’ah pada mulanya merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai Bank Syari’ah pertama di Indonesia, bekerjasama dengan Perum Pegadaian, dan melahirkan Layanan Gadai Syari’ah (kini, Cabang Pegadaian Syariah) yang merupakan lembaga mandiri berdasarkan prinsip Syariah.
Produk Pegadaian Syari’ah yang ditawarkan pada umumnya meliputi:
1. Penyaluran pinjaman secara gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip Syari’ah Islam dalam transaksi ekonomi secara Syari’ah (gadai emas bisaa).
2. Pembiayaan ARRUM (Ar-(Rahn) Untuk Usaha Mikro/Kecil), yaitu pembiayaan yang dikhususkan untuk UMM (Usaha Kecil Mikro Menengah) dengan obyek jaminan berupa BPKB (Bukti Permilikan Kendaraan Bermotor).
3. Pembiayaan (Murabahah Logam Untuk Investasi Abadi), yaitu penjualan logam oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai atau angsuran, dan agunan jangka waktu fleksibel.
Pembiayaan dengan akad (Rahn) yang diberikan oleh Pegadaian Syari’ah sebagai (Murtahin) kepada nasabahnya sebagai (Rahin) menggunakan prinsip Syari’ah, yang dalam implementasinya pegadaian Syari’ah untuk jaminan menggunakan dengan logam mulia, menggunakan akad (Murabahah) yaitu; harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas mark-up (keuntungan). Pegadaian Syariah menanggung pembelian suatu barang atau aset dan harga barang di mark-up sebelum dijual kepada nasabah, diikat dengan berbagai akad yang sah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Syariah. Akad dalam Hukum Islam juga merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta dalam Hukum Islam dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Secara istilah, akad adalah pertemuan (Ijab) dan (Qabul) sebagai pernyataan dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya. Said Saád Marthon, menambahkan setiap transaksi yang dilakukan harus mencerminkan keridhaan juga kerelaan masing-masing pihak yang bertransaksi.
Pengertian pembiayaan di pegadaian Syari’ah menggunakan akad gadai (Rahn), sebagai solusi tepat kebutuhan dana cepat dan cepat prosesnya dengan jaminan berupa emas perhiasan, emas batangan dan barang-barang elektronik. emas merupakan logam mulia yang memiliki nilai estetis yang tinggi yang juga merupakan jenis investasi yang nilainya sangat stabil, likuid, dan aman secara riil. Untuk menfasilitasi kepelikan emas batangan kepada masyarakat, Pegadaian Syari’ah menawarkan produk jual beli logam secara tunai dan/atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel.
Produk Pegadaian Syari’ah Cabang Kota Banjar ini, melaksanakan pembiayaan dengan akad (Rahn) yang prosesnya, dimana jual beli dilaksanakan dengan pembayaran tangguh, dan barang yang dibeli nasabah tidak langsung diterima oleh pembeli, melainkan ditahan oleh pegadaian Syariah, sampai pembayaran dibayar lunas oleh nasabah sebagai pembeli. Pegadaian Syariah yang mengacu pada Hukum Islam, akan tetapi masih banyak yang beranggapan pada prakteknya tidak ada yang berubah dari pegadaian konvensional, dimana para nasabah tidak mengetahui akad apa yang digunakan dalam proses pengajuan pembiayaan.
Dari pelaksanaan transaksi jual beli emas di Pegadaian Syari’ah sebagaimana tersebut di atas, menurut penulis ada permasalahan yang perlu digaris bawahi, yaitu adanya ketidakpastian (gharar) dalam akad dimana pihak pembeli (nasabah) tidak mengetahui akad apa yang digunakan, begitu juga adanya denda keterlambatan pembayaran, sehingga tidak ada kebebasan bagi pihak pembeli (nasabah), kecuali harus menyerahkan atau merelakan barang yang jadi hak miliknya dibeli untuk dijadikan jaminan hutang, padahal Hukum Islam tidak memilik basis (tujuan) kecuali merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia. Untuk mengetahui yang sebenarnya bagaimana praktik pembiayaan dengan akad (rahn) di Pegadai Syariah Cabang Kota Banjar, maka perlu mengadakan penelitian dilapangan yaitu di Pegadaian Syari’ah Cabang Kota Banjar. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis tesis ini dengan judul; Implementasi Pembiayaan Dengan Akad (Rahn) Di Pegadaian Syari’ah Cabang Kota Banjar Dalam Perspektif Hukum Islam.

B. Perumusan Masalah
Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Apakah prosedur pembiayaan dengan akad (Rahn) di Pegadaian Syari’ah Cabang Kota Banjar telah sesuai dengan Hukum Islam?
2. Apa hambatan Pegadaian Syari’ah Cabang Kota Banjar dalam pelaksanaan pembiayaan dengan akad (Rahn) yang sesuai dengan Hukum Islam ?
3. Upaya yang telah dilakukan oleh Pegadaian Syari’ah Cabang Kota Banjar dalam pelaksanaan pembiayaan dengan akad (Rahn) agar sesuai dengan Hukum Islam ?
C. Tujuan Penelitian.
Tujuan dalam penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui bagaimana memastikan pelaksanaan pembiayaan dengan akad (Rahn) di Pegadaian Syari’ah Cabang Kota Banjar telah sesuai dengan kaidah Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh Pegadaian Syari’ah Cabang Kota Banjar sehingga pelaksanaan pembiayaan dengan akad (Rahn) dapat disesuaikan dengan kaidah Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan pembiayaan dengan akad (Rahn) di Pegadaian Syari’ah Cabang Kota Banjar bila disesuai dengan kaidah Hukum Islam.
D. Kegunaan Penelitian
Penelitian mengenai implementasi pembiayaan dengan akad (Rahn) di Pegadaian Syari’ah Cabang Kota Banjar ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
1. Secara teoritis :
a. Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai implementasi pembiayaan dengan akad (Rahn) yang sesuai dengan Hukum Islam.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang positif bagi pengembangan ilmu hukum khususnya pembiayaan dengan akad (Rahn) yang sesuai dengan Hukum Islam.
c. Hasil Penelitian ini dapat di gunakan untuk menambah referensi di bidang karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan.
2. Secara praktis :
a. Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.
b. Sebagai sosialisasi Pegadaian Syari’ah khususnya mengenai pembiayaan dengan akad (Rahn) di Pegadaian Syari’ah sesuai dengan Hukum Islam.
c. Sebagai Praktek dari teori penelitian dalam bidang hukum Islam dan juga sebagai praktek dalam pembuatan suatu karya ilmiah dengan suatu metode penelitian ilmiah.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, penulis menarik sebagai kesimpulan penelitian ini sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembiayaan yang ada di Pegadaian syariah Cabang Kota Banjar telah sesuai dengan Hukum Islam karena alasan sebagai berikut :
a. Mayoritas nasabah yang beragama islam memilih pembiayaan yang ditawarkan dengan alasan mengikuti syariat Islam yaitu karena prinsip bebas bunga, tidak mengandung gharar dan mudah persyaratannya.
b. Pelaksanaan akad Rahn dalam pembiayaan di Pegadaian syariah Cabang Kota Banjar, telah sesuai dengan KHES juga Fatwa DSN yang merujuk pada kaidah hukum Islam, baik yang menyangkut hak para pihak juga obyek perjanjian dalam proses transaksi sebagai ijab dan Kabul antara nasabah sebagai rahin dan pihak pegadaian sebagai murtahin.
c. Pembiayaan di Pegadaian Syariah baik ar-ruum Untuk Usaha Mikro/Kecil) atau mulia dengan akad rahn yang di aplikasikan dengan akad murabahah dan tidak termasuk dua akad dalam satu transaksi yang dilarang, karena akad rahn sebagai akad pokoknya sedang akad murabahah merupakan aplikasi dari pembelian jaminan.
2. Upaya yang telah dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Kota Banjar sehingga pelaksanaan pembiayaan dengan akad rahn tersebut telah sesuai dengan KHES juga Fatwa DSN yang merujuk pada hukum Islam:
a. Persyaratan dan prosedur pemberian pinjaman atau pembiayaan telah ditentukan oleh pegadaian syariah berdasarkan kaidah-kaidah Hukum Islam : persyaratan sederhana, prosedur mudah, akad secara tertulis, pembiayaan/hutang dengan jaminan barang yang sudah dibeli, tidak dipungut bunga, keuntungan/margin dan isi perjanjian ditentukan oleh kedua belah pihak serta pembiayaan tidak mengandung gharar.
b. Pegadaian Syariah Cabang Kota Banjar melakukan analisis pembiyaan secara obyektif yang meliputi aspek-aspek : karakter (character), kemampuan (capacity), kondisi (condition), agunan (collateral/rahn) dan kepercayaan.
c. Untuk memberikan keputusan dikabulkan atau ditolaknya permohonan pembiayaan, didasarkan pada suatu kriteria dan analisis tertentu yang sifatnya obyektif sesuai dengan kejujuran dan keadilan serta dapat dipertanggung-jawabkan dihadapan hukum. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip kejujuran, keadilan dan prinsip tauhid di Pegadaian Syariah Cabang Kota Banjar.

3. Hambatan pelaksanaan pembiayaan dengan akad rahn pada Pegadaian Syariah Cabang Kota Banjar adalah faktor-faktor sebagai berikut :
a. Faktor adanya pendapat hukum sebagian masyarakat (seperti sebagian informan penulis) bahwa pembiayaan dengan akad rahn ini termasuk dalam katagori “Shofqotaini fi shofqoh wahidah” ( satu transaksi dengan dua akad ) yang dilarang oleh Nabi, karena barang jaminan (al-marhun) belum diserah-terimakan dan belum dimiliki oleh nasabah, meskipun pendapat yang lebih populer dan lebih kuat membolehkan pembiayaan yang tidak mengandung riba maupun gharar serta barang jaminan sudah menjadi milik nasabah ketika terjadinya akad Rahn.
b. Faktor pelaksana akad terutama dari pihak pegawai pegadaian di mana nasabah (rahin) sering tidak memahami sepenuhnya akad yang telah disepakati oleh karena blangko akad sudah disediakan oleh pihak pegadaian dan syarat-syarat perjanjian sudah tertulis dalam blangko akad. Begitu pula dari pihak pegadaian tidak proaktif memberikan keterangan yang jelas kepada nasabah atas akad yang sedang dibuat agar akad tersebut tidak cacat hukum karena ada faktor yang tersembunyi atau tidak terang pengertiannya.
c. Faktor sarana yaitu Pegadaian Syariah Cabang Kota Banjar belum didukung tempat penyimpanan yang memenuhi syarat keamanan. Karena barang gadai adalah harta benda yang berharga, maka membutuhkan tempat penyimpanan yang aman. Lagi pula dalam akad rahn, Pegadaian syariah tidak menarik biaya sewa tempat (ijarah), karenanya keamanan barang jaminan (marhun) juga menjadi pertimbangan nasabah dalam mengajukan pembiayaan dengan akad rahn di pegadaian syariah.
d. Faktor masyarakat di mana pembiayaan pada pegadaian syariah kurang disosialisasikan. Pegadaian di mata masyarakat adalah tempat mendapatkan pembiayaan (hutang) berupa uang dengan jaminan harta tidak bergerak. Sedang pembiayaan dengan akad rahn di pegadaian syariah adalah pembiayaan untuk memiliki barang tertentu kemudian barang tersebut menjadi jaminan. yang mana setiap barang dapat menjadi barang gadai (al-marhun) adalah setiap barang atau hak milik yang dapat dijual belikan, bisa berupa : barang perhiasan, barang elektronik, kendaraan, dan barang-barang lain yang dianggap bernilai dan dibutuhkan.
e. Faktor budaya yang kurang disiplin menepati waktu dan budaya kon sumeristis. Bila nasabah terlambat membayar angsuran sehari saja, maka terkena denda keterlamabatan dan denda keterlamabatan dalam melunasi angsuran bisa terakumulasi sehingga sangat memberatkan bagi nasabah. Denda demikian ini tidak ubahnya seperti bunga yang dikenakan oleh pegadaian konvensional, meskipun uang hasil pembayaran denda nasabah akan diperuntukkan sepenuhnya untuk kepentingan sosial.

B. Implikasi
1. Karena Pelaksanaan pembiayaan dengan akad rahn di Pegadaian syariah Cabang Kota Banjar telah sesuai dengan KHES juga Fatwa DSN yang merujuk pada hukum Islam, maka dapat menjadi alternatif pilihan bagi nasabah yang ingin membeli logam mulia atau barang lainnya, dengan cara angsuran tanpa riba dan gharar, terutama bagi mereka yang ingin bermuamalah menurut hukum Islam. Oleh karena itu pihak Pegadaian syariah harus menjaga agar pembiayaan yang diberikan senantiasa sesuai dengan KHES juga Fatwa DSN yang merujuk pada hukum Islam tanpa pernah mentolerir kebijakan sekecil apapun yang menyimpang.
2. Pegadaian syariah dalam melaksanaan pembiayaan dengan akad rahn telah menerapkan prinsip yang di amanatkan dalam KHES juga Fatwa DSN yang merujuk pada hukum Islam dalam semua persyaratan dan prosedurnya, seperti prinsip mudah murah dan cepat, prinsip kejujuran dan keadilan, prinsip amanah (kepercayaan) dan dapat dipertanggung-jawabkan dihadapan hukum. Hal ini merupakan keistimewaan produk Pegadaian syariah yang dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat sehingga harus disosialisasikan tetapi di pihak lain keistimewaan tersebut harus benar-benar dirasakan oleh nasabah.
3. Masih adanya hambatan dalam pelaksanaan pembiayaan dengan akad rahn, baik berupa adanya pendapat hukum yang menolak, maupun faktor-faktor lainnya berakibat pada kurangnya animo masyarakat untuk menjadi nasabah pembiayaan dengan akad rahn tersebut.

C. Saran-saran
1. Perlu diintensifkan pembahasan sistem operasional pegadaian syariah, baik dalam seminar, simposium, lokakarya maupun pendidikan di sekolah dan pesantren. Harapannya adalah agar pemahaman ekonomi syariah yang anti riba dan gharar tidak terbatas pada tekstual di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, akan tetapi dipahami secara lebih mendalam tentang filosofinya serta implementasinya dalam sosial ekonomi, khususnya pegadaian syariah sebagai alternatif yang lebih adil yang diberikan oleh hukum ekonomi syari’ah.
2. Disarankan kepada semua pegadaian syariah, meskipun sebagai lembaga keuangan yang terdapat persamaan berupa profit oriented, akan tetapi misi dan visi syari’ah harus ditonjolkan dalam pengelolaannya disesuaikan dengan yang di amanatkan KHES juga Fatwa DSN yang merujuk pada hukum Islam begitu juga dengan para pegawai di pegadaian syariah harus bisa mencerminkan ciri islaminya.
3. Perkembangan pegadaian syari’ah ke depan harus benar-benar diusahakan dengan cara meningkatkan kinerja, memanfaatkan peluang terutama berupa dukungan umat Islam serta memperbaiki kekurangan yang ada di bidang manajemen, maupun terbatasnya akad pembiayaan yang ditawarkan.
4. Hal yang juga penting diperhatikan adalah adanya kepastian hukum yang sesuai dengan KHES juga Fatwa DSN yang merujuk pada hukum Islam, sehingga perlu disosialisasikan bahwa sengketa yang timbul antara pegadaian syari’ah dengan nasabahnya berdasarkan Hukum Islam (Hukum Ekonomi Syariah) melalui perdamaian, ataupun melalui Pengadilan Agama.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Close